== www.panglimalaksamana.blogspot.com== * SAYYID ABUBAKAR Ibni SAYYID HUSEIN TUAN BESAR MEMPAWAH,1735 - 1814 M * Bergelar : Panglima Laksamana Adiwijaya Wira Lesmana Mangku Negara, Harimau Waqqar, Singa Lautan, Tuan ABU *
Pada masa nya,Beliau membangun TAMADDUN MELAYU Dengan perahu layar, memperkaya khazanah Pemikiran, dan Peradaban Nusantara. Membuka cakrawala kesadaran diri masyarakat menuju pencerahan, melintasi sekat dan fanatisme,: Agama, Mazhab, Bangsa, dan Suku, di SEGERAM NATUNA
“…NRMnews - JAKARTA, Jangan mengaku orang Indonesia bila belum melihat Garuda Pancasila, sosoknya yang gagah selalu hadir dalam ruang-ruang kelas, ruang-ruang kantor dan di mana saja di seluruh penjuru Tanah Air Indonesia.
Garuda Pancasila adalah lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu dalam rangkaian Peringatan HUT Kemerdekaan RI dan HUT Kementrian Luar Negeri RI ke 67 tahun 2012, Kementrian Luar Negeri RI mengadakan kegiatan pameran yang bertemakan “ Sejarah Lambang Negara Garuda ”.
Acara tersebut di gelar di Gedung Pancasila, Kementrian Luar Negeri RI, Jakarta. Pameran dilaksanakan dari tanggal 19 Juli – 14 Agustus 2012, pada setiap hari Selasa, Rabu dan Kamis, pukul 09.00 – 14.00 Wib.
Dalam sambutan pembuka Dirjen A.M. Fachir menyatakan selain dalam rangka peringatan HUT Kemerdekaan RI dan HUT Kemlu, pameran Sejarah Lambang Negara Garuda ini juga dimaksudkan sebagai Open House Gedung Pancasila kepada khalayak umum.
“…Koleksi Pameran Sejarah Lambang Negara Garuda Bertempat di Gedung Pancasila, Kementrian Luar Negeri RI, Jakarta….” Foto By : Red NRMnews
Di mana Gedung Pancasila merupakan Gedung bersejarah yang menjadi bagian penting dari berdirinya Negara Republik Indonesia ini.
Agar khalayak umum pun mengetahui bagaimana sejarah Gedung Pancasila ini, bagaimana Pancasila sebagai dasar negara lahir di gedung ini, juga dengan UUD 1945.
Pameran menampilkan 20 panel proses perancangan lambang negara, biografi para perancang lambang negara antara lain Ki Hajar Dewantara, Sultan Hamid II, Muhammad Yasin, M. Natsir, M.A. Pellaupessy dan Poerbatjaraka.
Selama pameran berlangsung, juga akan diputar film dokumenter mengenai proses awal perancangan lambang negara. Dalam kesempatan ini acara pembukaan dihadiri pula oleh berbagai kalangan mulai dari Sejarawan, akademisi, mahasiswa, pelajar, instansi-instansi pemerintah hingga media massa.
(Bendera dan simbol kerajaan Saudi Arabia, Hejaz dan Najadz)
Kerajaan Arab Saudi terdiri dari tempat-tempat suci Mekkah dan Madinah. Kedua kota adalah fokus politik pertama dari Dunia Muslim. Periode dari empat khalifah pertama setelah kematian Muhammad dikenal sebagai Al-Khulafa 'ar-Rasyidin: yang Rasyidin atau "benar dipandu" Khilafah.
Di bawah khalifah Rasyidin, dan, dari 661, penerus Umayyah mereka, orang-orang Arab dengan cepat memperluas wilayah di bawah kendali Muslim di luar Saudi.
Dalam hitungan dekade tentara Muslim berhasil mengalahkan tentara Bizantium dan menghancurkan Kekaisaran Persia, perang besar menaklukkan wilayah dari semenanjung Iberia ke India.
Fokus politik dunia Muslim kemudian bergeser ke wilayah yang baru ditaklukkan.
Dari abad ke-10 (dan, pada kenyataannya, sampai abad ke-20) Sharif Hashimiah dari Mekkah merupakan negara di bagian yang paling maju di wilayah ini, disebut Hijaz.
Domain mereka awalnya hanya terdiri kota-kota suci Mekkah dan Madinah tetapi dalam abad ke-13 itu diperluas untuk mencakup seluruh Hijaz.
Meskipun, Sharif dieksekusi pada otoritas kali paling independen, mereka biasanya tunduk pada kekuasaan raja dari salah satu kerajaan besar Islam dari waktu.
Pada abad pertengahan, ini termasuk Abbasiyah di Baghdad, dan Fatimiyah, Ayyubiyah dan Mamluk Mesir.
Dimulai dengan akuisisi Selim I dari Madinah dan Mekah pada tahun 1517, Ottoman, pada abad ke-16, ditambahkan ke Kekaisaran mereka daerah Hijaz dan Asir sepanjang Laut Merah dan Al Hasa wilayah di pantai Teluk Persia.
Tingkat kontrol atas tanah ini berbeda-beda selama empat abad berikutnya dengan kekuatan fluktuasi atau kelemahan dari otoritas pusat Kekaisaran.
Di Hijaz, para Sharif Mekkah sebagian besar meninggalkan wilayah mereka (walaupun ada sering menjadi gubernur Ottoman dan garnisun di Mekah).
Pada awal abad 20, Kekaisaran Ottoman terus mengontrol atau memiliki kekuasaan raja (meskipun nominal) atas sebagian semenanjung dengan Sharif Mekkah memerintah Hijaz.
Pada tahun 1916, dengan dorongan dan dukungan dari Inggris (yang melawan Ottoman di Perang Dunia I), Hussein bin Ali dari Hijaz memimpin pemberontakan pan-Arab terhadap Kekaisaran Ottoman dengan tujuan mengamankan kemerdekaan Arab dan menciptakan sebuah single terpadu negara Arab yang mencakup wilayah Arab dari Aleppo di Suriah ke Aden di Yaman.
Setelah runtuhnya Ottoman kekuasaan negeri Hijaz dan najd terpecah menjadi dua kekuasaaan.yang independen dan berdiri sendiri.
Syarif Husein bin Ali dinobatkan sebagai raja di Hijaz, sedangkan wilayah Najd dikuasai oleh Ibnu Saud, yang memang sedang menunggu titik lengah Hijaz untuk kemudian menguasainya, dengan dukungan diam-diam dari Kantor Luar Negeri Inggris.
Syarif Husein adalah penguasa resmi dan sah negeri Hijaz,sebelum kemudian di aneksasi oleh Ibnu Saud dengan dukungan pemikiran Muhammad ibnu Abdul wahab,berfaham wahabiyah.
Ibnu Saud, atau Abdul Azis , yang berkuasa sebagai raja di dataran tinggi Najd, melancarkan aneksasi terhadap Hijaz
pada tahun 1925 dan menetapkan anaknya sendiri, Faysal bin Abdul-Aziz Al Saud, sebagai gubernur Hijaz.
Pada 10 Januari 1926 Abdul Aziz menyatakan dirinya sebagai Raja Hijaz dan, kemudian, pada
tanggal 27 Januari 1927 meegaskan juga dirinya sebagai penguasa Najd, sejak itu Ibnu Saud menguasai Hijaz dan Najd.
Sebelum bergelar raja, penguasa hijaz dan Najd biasanya disebut :"Sultan"
Dengan Perjanjian Jeddah, ditandatangani
pada 20 Mei 1927, Inggris mengakui kemerdekaan wilayah Abdul Aziz (kemudian dikenal sebagai Kerajaan Hejaz dan Najd).
Pada tahun 1932, kedua kerajaan Hijaz dan Najd disatukan sebagai "Kerajaan Arab Saudi"
Ibn Saud
Pendiri Kerajaan Saudi adalah
Abdul azis bin Abdul Rahman.
Yang disebut Ibn Saud.
SEJARAH SINGKAT BERDIRINYA KERAJAAN ARAB SAUDI (BAGIAN 1)
DINASTI SAUD PERTAMA (DIRIYAH)
Dinasti Saud awalnya didirikan oleh Muhammad bin Saud tahun 1744.M, dengan ibukota Diriyah. Adalah Muhammad bin Abdul Wahab, pimpinan spiritual dari keluarga Saud, yang menjadi asal nama Wahabi, ideologi dinasti Saud. Muhammad bin Saud dan Muhammad bin Abdul Wahab menjalin hubungan keluarga melalui pernikahan.
Sebutan Wahabi bagi para pengikut ajaran Muhammad bin Abdul Wahab pertama kali disebut oleh Sulaiman bin Abdul Wahab, abang dari Muhammad bin Abdul Wahab, pada kitabnya yang berjudul “al-Shawaiq al-Ilahiyyah fi raddi alal Wahhabiyah”, yang kemudian menjadi nama acuan bagi pengikut aliran tersebut. Pada setiap dinasti Saud hingga hari ini, Wahabi merupakan aliran resmi, termasuk di Kerajaan Saudi saat ini.
Keturunan dan pengikut Muhammad bin Saud (ibn Saud) disebut Saudi. Keturunan dan pengikut Muhammad bin Abdul Wahab (ibn Wahab) disebut Wahabi. Saudi menangani kenegaraan dan perang, sementara Wahabi menangani keagamaan. Hingga hari ini, Wahabi merupakan aliran resmi di Kerajaan Saudi.
Saud bin Abdul Azis bin Muhammad bin Saud memimpin dinasti Wahabi-Saudi pertama memberontak terhadap Kekhalifahan Islam Ottoman-Turki. Ottoman-Turki dikenal kejam oleh bangsa Arab.
Namun sebaliknya, pemberontakan Wahabi-Saudi mencatat kekejaman dan pembantaian atas penganut Islam yang dinilai tidak sepaham. Tahun 1802 M, milisi Wahabi-Saudi merebut Karbala di Irak, membantai 5.000 penganut Syiah, serta menghancurkan dan melecehkan makam imam Husein bin Ali, cucu Nabi Muhammad.
Milisi Ekstrim-Wahabi juga sempat menyebar sampai ke Nusantara, yang dikenal dengan Pemberontakan brutal Wahabi-Paderi terhadap Kesultanan Islam Minangkabau (Pagaruyung) yang dimulai sekitar 1803. Pemberontakan ini merupakan bagian dari Pemberontakan Wahabi di Nejd dan Hejaz terhadap Kekhalifahan Ottoman-Turki. Pembangunan benteng-benteng Wahabi-Paderi awalnya ditujukan untuk merebut kekuasaan di Sumatera khususnya dari Kerajaan Aceh yang bernisbat pada Khalifah Islam dan saat itu merupakan kerajaan terkuat di Sumatera.
Tahun 1819 M, Saud bin Abdul Azis dan anaknya Abdullah bin Saud dikalahkan oleh Ali Pasha dan anaknya Ibrahim Pasha, Gubernur Mesir yang setia pada Khalifah.
Kota Diriyah diratakan dengan tanah. Abdulah bin Saud ditangkap dan dibawa ke ibukota Kekhalifahan Ottoman-Turki, dipenggal dan mayatnya digantung di sebuah gerbang di Istambul. Kepalanya dibuang ke selat Bhosphorus.
DINASTI SAUD KEDUA (RIYADH, NEJD)
Abdul Rahman bin Faisal, cicit dari Abdullah bin Saud, memimpin dinasti Wahabi-Saudi kedua sebagai Amir Nejd dengan ibukota di Riyadh, namun dikalahkan oleh dinasti Rashidi tahun 1900.
Abdul Rahman kemudian mengungsi ke Kuwait, menjadi pemimpin spiritual Wahabi dan menyerahkan kekuasaan pada anak-nya, Abdulazis bin Abdul Rahman.
Hingga masa Dinasti Saud Kedua, Inggris tidak memiliki hubungan dengan keluarga Saud. Inggris adalah sekutu dari Kekhalifahan Ottoman-Turki. Misalnya pada Perang Krime, 1853-1856, pasukan sekutu Inggris, Prancis, dan Ottoman-Turki bergabung mengalahkan Kekaisaran Russia.
Sampai Perang Besar Eropa 1914, Kekaisaran Inggris merupakan sekutu dekat Kekhalifahan Ottoman-Turki. Armada Inggris menyelamatkan Istanbul dari invasi Kekaisaran Russia tahun 1878. Pada Tahun 1878, Ottoman-Turki dikalahkan oleh Kekaisaran Russia, dan pasukan Russia bergerak menuju ibukota Istanbul.
Inggris mengirimkan armadanya demi menyelamatkan Istanbul dari pasukan Russia. Russia terpaksa menghentikan agresi-nya namun berhasil memerdekakan Romania, Bulgaria, Montenegro, dan Serbia, yang sebelumnya dijajah oleh Ottoman-Turki. Jadi tidak ada kaitan antara Inggris dengan pemberontakan keluarga Saud, sampai dengan Perang Besar Eropa 1914.
Pendiri Kerajaan Saudi adalah Abdulazis bin Abdul Rahman.Yang disebut Ibn Saud.
DINASTI SAUD KETIGA (RIYADH, KERAJAAN SAUDI ARABIA)
Adalah Abdulazis bin Abdul Rahman, yang kemudian berhasil mendirikan Kerajaan Saudi Arabia, dinasti Wahabi-Saudi ketiga, yang menyatukan jazirah Arab: Najd dan Hejaz. Sebagai pemimpin keluarga Saud, Abdulazis dikenal dengan sebutan Ibn Saud: sang pemimpin keluarga Saud, anak Saud.
Abdulazis (Ibn Saud) berangkat dari Kuwait tahun 1902 dengan 40 orang bersenjata dan berhasil merebut Riyadh melalui serangan mendadak menewaskan penguasa kota.
Mendengar direbut-nya ibukota Saud, Riyadh, seluruh suku Saud dan penganut Wahabi angkat senjata mengikuti Ibn Saud, memberontak pada Khalifah Islam Ottoman-Turki. Diantara pasukan pendukung Ibn Saud terdapat milisi Ekstrim-Wahabi bernama Ikhwan yang sangat radikal.
Penguasa setempat dari dinasti Rashidi didukung oleh Khalifah Ottoman, namun Ottoman saat itu tengah mengalami kemunduran sehingga tidak mampu mengirimkan pasukan dalam jumlah besar.
Khalifah Ottoman-Turki baru menyadari bahwa militernya sangat terbelakang setelah dihancurkan oleh Kekaisaran Russia. Moderenisasi pasukan Ottoman-Turki dilakukan oleh para penasehat militer Jerman. Moderenisasi militer ini sangat sukses pasukan moderen Ottoman-Turki memenangkan sejumlah pertempuran penting. Akibatnya hubungan Kekhalifahan Ottoman-Turki dengan Kekaisaran Jerman menjadi sangat dekat, sementara hubungan dengan Kekaisaran Inggris terus menurun karena Inggris bermusuhan dengan Jerman.
Sementara itu di Hejaz dan Najd, dari 1902 – 1914, Ibn Saud berulang kali memperoleh kemenangan pertempuran. Dengan dukungan dari milisi ekstrim Wahabi: Ikhwan, Ibn Saud berhasil menguasai wilayah Al -Qassim, Al-Hassa dan Qatif.
DUKUNGAN INGGRIS
Keberhasilan militer Ibn Saud menarik perhatian Inggris yang memiliki hubungan baik dengan Emir Kuwait. Inggris awalnya tidak ikut campur karena memiliki perjanjian damai dengan Khalifah Ottoman-Turki. Namun Inggris yang bersiap berperang melawan Jerman menyadari kemungkinan Ottoman-Turki berpihak pada Jerman. Inggris mulai membuka kontak dengan lawan-lawan Khalifah di wilayah jajahan Ottoman-Turki. Diantaranya, organisasi yang terkuat adalah kelompok-kelompok nasionalis dan feodalis Arab seperti Ibn Saud yang secara de-fakto sudah menguasai wilayah Nejd dan memiliki pasukan yang cukup besar.
Perang Besar Eropa pecah 1914 antara Inggris dan Prancis melawan Jerman dan Ottoman-Turki. Kondisi ini memberi keuntungan pada Ibn Saud dan kaum nasionalis Arab di Timur Tengah hingga Afrika Utara. Di awal perang, umumnya suku-suku Arab berpihak pada Khalifah, dan direkrut menjadi tentara Ottoman-Turki. Misalnya pada invasi sekutu ke Canakkale (Perang Gallipoli) cukup banyak orang Arab menjadi serdadu. Invasi ini digagalkan oleh kepemimpinan Mustafa Kemal dan kepahlawanan pasukan Ottoman-Turki yang banyak berasal dari etnis Arab, disamping etnis jajahan lain.
Sepanjang perang, 1914 – 1918, untuk melemahkan Ottoman-Turki, Inggris mendukung pemberontakan di wilayah-wilayah jajahan musuh-nya itu. Inggris bukan hanya mempersenjatai, tetapi juga mengirimkan pasukan untuk memperkuat Ibn Saud maupun Revolusi Arab di banyak wilayah melawan pengaruh Khalifah.
Di jazirah Arab, Inggris mendorong kesepakatan perbatasan antara dinasti Saud dan dinasti Rashidi untuk bersama-sama mengusir penjajah Ottoman-Turki. Dengan bantuan bangsa Arab, Kekaisaran Inggris dan Prancis mengambil alih kekuasaan di Timur Tengah dan Afrika Utara dari Kekhalifahan Ottoman-Turki.
Pasukan koalisi Jerman dan Ottoman-Turki dihancurkan di wilayah Palestina oleh pasukan koalisi Kekaisaran Inggris dan milisi-milisi Arab. Banyak serdaru Arab di pasukan Ottoman-Turki melakukan desersi, bahkan bergabung dengan milisi-milisi Arab pro Sekutu. Akibatnya tidak ada pasukan yang bisa melindungi invasi sekutu ke wilayah Turki.
iduduki oleh pasukan Inggris dan Prancis. 1918, Perang Besar Eropa berakhir dengan menyerahnya Jerman. Wilayah jajahan Ottoman-Turki diambil alih oleh para pemenang perang. Praktis seluruh penjajahan Khalifah Ottoman-Turki di tanah Arab berakhir, digantikan oleh perlindungan Inggris (protektorat).
Peran Arab dalam Perang Besar Eropa mendorong Inggris untuk tidak menjajah Timur Tengah, tetapi bermaksud menyerahkan kekuasaan kepada sekutu-sekutu-nya, bangsa Arab. Saud adalah sekutu utama Inggris di jazirah Arab.
Keterlibatan Inggris disini tidak dapat dikatakan sebagai “adu-domba” sebagaimana sering diungkapkan oleh kelompok anti Saudi. Karena kenyataannya, Saudi sudah memberontak melawan penjajah Ottoman-Turki sejak lama. Inggris tidak menyebabkan pemberontakan Arab, tetapi memang mendukung lawan dari lawan-nya dalam perang.
Pada 1924 dendam Keluarga Saudi pada Turki berakhir dengan dibubarkannya Kekhalifahan Ottoman-Turki oleh Mustafa Kemal Attaturk, pahlawan perang Canakkale. Sang Turki Muda berhasil membawa Turki dari jajahan Prancis dan Inggris menjadi negara sekuler yang moderen.
Salah satu adat Melayu pontianak umumnya, dan Kesultanan Kadriah khususnya, adalah 'Makan Bersepera" atau makan bersama sama dalam satu shaf panjang yang saling berhadapan.
Biasanya dalam rangka suatu acara yang menghadirkan banyak orang,misalnya tahlilan,pernikahan,Mauulidan,dsb.
(Tampak dalam gambar suasana Khaul sultan syarif Muhammad alkadrie,yang diselenggarakan baru baru ini di Istana Kadriah, Kesultanan Kadriah,Pontianak)
Judul Asli : Aloysius Sugiyanto, Anak buah Ali Murtopo Pengganda Supersemar
tirto.id - Tersebutlah pada malam 11 Maret 1966, sebuah rapat digelar di Markas Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad), Gambir. Bagian intelijen Kostrad hari itu juga ikut sibuk. Mayor Aloysius Sugianto tak bisa istirahat gara-gara ada perintah penting dari atasannya, Letnan Kolonel Ali Moertopo. “Tolong cepat gandakan!” kata Ali, seperti diingat Sugianto dan dikutip majalah Tempo edisi 20 Oktober 2013.
Ali lantas menyerahkan dua lembar kertas kepada Sugianto. “Segera kembali,” kata Ali lagi.
Sugianto segera menyadari betapa pentingnya surat tersebut. Seingat Sugianto, Mayor Jenderal Basuki Rachmat, Brigadir Jenderal M. Jusuf, dan Brigadir Jenderal Amirmachmud baru saja bertandang ke markas Kostrad untuk menemui Panglima Kostrad Mayor Jenderal Soeharto. Sebelumnya, ketiga jendral itu menghadap Presiden Sukarno di Istana Bogor. Pada zaman itu, seingat Sugianto, belum ada mesin fotokopi sehingga metode penggandaan dokumen yang lazim adalah dengan memfotonya. Maka Sugianto bergegas mencari studio foto dengan dikawal polisi militer naik jeep. Sebenarnya, itu adalah tugas yang agak mustahil karena hari sudah larut malam. Sugianto lalu teringat seseorang yang barangkali bisa membantunya: Jerry Sumendap.
(Kawasan Tanjung pura lama)
Jerry adalah seorang pengusaha pelayaran yang belakangan mendirikan Bouraq Airline. Sugianto tahu belaka, Jerry yang sering melawat ke Eropa itu punya peralatan canggih di rumahnya. Maka dia pun bergegas menuju ke rumah Jerry di Jalan Lombok, kawasan elite Menteng. Legalah Sugianto mengetahui Jerry sedang berada di rumah. Sugianto langsung memperlihatkan dua lembar dokumen penting yang harus digandakan itu. Semula, surat itu hendak difoto dengan kamera biasa, tapi urung karena tidak ada waktu untuk mencetak fotonya. “Sumendap berpikir menggunakan polaroid miliknya,” ingat Sugianto. Lalu dipotretlah dokumen itu dengan kamera polaroid.
Dari lima kali jepretan, Sugianto menemukan tiga jepretan yang bagus. Lembaran-lembaran asli dan hasil jepretannya kemudian dimasukan ke dalam map. Tugas selesai dan Sugianto pun bergegas kembali ke markas Kostrad sesuai perintah Ali Moertopo. Sugianto lalu menyerahkan map itu kepada Ketua G5 KOTI Brigadir Jenderal Sutjipto. Lembaran surat yang digandakan Sugianto dengan bantuan Jerry itu adalah Surat Perintah 11 Maret 1966 atau lebih dikenal sebagai Supersemar.
Dekat dengan Ali Moertopo Andalan Ali Moertopo Menggandakan Supersemar bukan satu-satunya jasa Sugianto kepada Orde Baru. Hingga 1970-an, kala Ali Moertopo sudah naik pangkat jadi Mayor Jenderal, Sugianto tetap jadi andalannya. Sugianto sendiri saat itu sudah jadi kolonel. Dia termasuk perwira penting dalam unit Operasi Khusus (Opsus) yang dipimpin oleh Ali Moertopo. Ali Moertopo melibatkan Sugianto dalam upaya pendudukan Timor Portugal—kini Timor Leste. Lebih spesifik lagi, dia jadi bagian dari Operasi Komodo yang punya misi menjaga agar komunis tak berkuasa di Timor Portugal.
(Kawasan Diponegoro lama)
Pasalnya, kawasan Timor Portugal kala itu dianggap terancam oleh kelompok kiri Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente (Fretilin). “Sang kolonel yang Katolik—seperti sepertiga penduduk Timor—mendapat perintah mengunjungi ibu kota Timor, Dili, dalam sebuah misi pencarian fakta,” tulis Ken Conboy dalam Intel: Menguak Tabir Dunia Intelijen Indonesia (2009, hlm. 86). Sugianto keluar-masuk Timor Portugal dengan visa dari Konsulat Portugal di Jakarta. Dia ke Dili dengan mengaku sebagai direktur dari perusahaan fiktif.
Di Dili, Sugianto disambut wakil dari Partai Apodeti. “Saya akan dijemput di bandara Dili oleh wakil Apodeti. Sesudah berbicara dengan mereka, kemudian saya menuju hotel dan bertemu dengan pendukung persemakmuran Portugal sambil minum kopi. Malamnya, saya akan makan malam dengan mereka yang mendukung kemerdekaan,” kata Sugianto sebagaimana dikutip Conboy (hlm. 87). Aloysius Sugianto sebetulnya termasuk salah satu perwira potensial di Angkatan Darat.
Namun, pangkatnya hanya mentok di kolonel. Opsus dan misinya di Timor Portugal pun tak bertahan lama karena keburu dibubarkan Soeharto. Sejak itu, pamor Ali Moertopo dan Sugianto perlahan tenggelam. Bikin Marah Soeharto Sebagai tentara, Sugianto termasuk Angkatan ‘45. Dia dekat dengan Slamet Riyadi. Ken Conboy dalam Kopassus: Inside Indonesia's Special Forces (2003, hlm. 18) menyebut, dia dikirim ke Jakarta setelah Slamet Riyadi terbunuh di Ambon. Di Jakarta, dia ikut kursus intelijen tempur dan akhirnya masuk Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD). Sebelum terdampar di Kostrad, Sugianto adalah perwira berpangkat letnan di RPKAD.
(Kawasan Kota Lama)
Julius Pour dalam Benny Murdani: Profil Prajurit Negarawan (1993, hlm. 118-122) menyebut, Sugianto adalah pembantu terdekat Mayor Djaelani—komandan yang dekat dengan kelompok Zulkifli Lubis dalam perseteruan internal di tubuh Angkatan Darat. Sugianto kerap mewakili Djaelani dalam pertemuan dengan kelompok anti-Nasution itu. Dia dan komandannya itu juga terlibat dalam Peristiwa Kranji 1956—upaya penculikan Jenderal Nasution yang gagal.
Para perwira yang terlibat dalam Peristiwa Kranji 1956 dihukum berat. Mayor Djaelani dijatuhi hukuman disiplin, dikeluarkan dari dinas, dan tentu saja kariernya macet setelah itu. Sugianto agak terselamatkan karena dianggap masih muda dan bisa dibina. Namun, dia harus keluar dari RPKAD. Baca juga: Saat Satuan Baret Merah Nyaris Pecah karena Intrik Politik Sugianto dikenal sebagai perwira Angkatan Darat aktif yang juga menjadi pengusaha penerbitan dan perfilman.
(Kawasan pinggiran Kapuas lama)
Ketika masih menjadi bawahan Ali Moertopo di Opsus, dia menjadi wakil direktur Berita Yudha--salah satu koran yang jadi corong militer dan Orde Baru. Sugianto juga pernah mendirikan majalah Pop. Orang yang menjadi pemimpin redaksinya adalah Rey Hanityo. Majalah Pop pernah bikin geger publik pada 1974. Dalam edisi 17 Oktober 1974, redaksi menurunkan artikel bertajuk “Teka-teki Sekitar Garis Silsilah Soeharto” yang menyebut bahwa ayah Soeharto adalah seorang bangsawan bernama R.L. Prawirowijono alias Raden Rio Padmodipuro.
Padahal, informasi yang beredar di publik selama ini, ayah Soeharto adalah Kertosudiro—seorang ulu-ulu atau pejabat pengairan desa dari Bantul. Artikel itu tentu saja membuat Soeharto murka. Pimred Pop pun kemudian diseret ke pengadilan. Ketika kehebohan itu terjadi, Sugianto sedang tak berada di Jakarta. Dia sedang sibuk dengan misinya di Timor Portugal yang dianggap Pemerintah Indonesia dan Amerika sedang dalam intaian komunis.
(Kawasan terminal Kota Baru Doeloe)
Terkait perkara majalah Pop itu, seturut Tempo edisi 9 November 1974, Sugianto sempat dipanggil menghadap Ali Moertopo di rumahnya di Jalan Matraman, Jakarta. Sugianto akhirnya menyanggupi untuk merilis permintaan maaf dan ralat terkait silsilah daripada Soeharto tersebut.
Meski tak ikut dipenjara, karir militer Sugianto mandek gara-gara masalah itu. “Pangkat saya enggak bisa naik lagi. Saya pensiun dengan pangkat kolonel,” aku Sugianto kepada Tempo edisi 14 Februari 1999.
Padahal, Sugianto yang kelahiran Yogyakarta, 25 Juni 1928, sebenarnya masih mungkin naik pangkat. Umurnya saja masih 46 tahun dan punya koneksi dengan Ali Moertopo.
Referensi :
Baca juga artikel terkait OBITUARI atau tulisan menarik lainnya Petrik Matanasi
(tirto.id - Humaniora) Penulis: Petrik Matanasi Editor: Fadrik Aziz Firdausi
Baca selengkapnya di artikel "Aloysius Sugianto, Anak Buah Ali Moertopo
Sesuai dengan perjanjian Wina pada tahun 1942, negara-negara sekutu bersepakat untuk mengembalikan wilayah-wilayah yang kini diduduki Jepang pada pemilik koloni nya masing-masing bila Jepang berhasil diusir dari daerah pendudukan nya.
Menjelang akhir perang, tahun 1945, sebagian wilayah Indonesia telah dikuasai oleh tentara Sekutu. Satuan tentara Australia telah mendaratkan pasukannya di Makasar dan Banjarmasin, sedangkan Balikpapan telah diduduki oleh Australia sebelum Jepang menyatakan menyerah kalah.
Sementara Pulau Morotai dan Irian Barat bersama-sama dikuasai oleh satuan tentara Australia dan Amerika Serikat di bawah pimpinan Jenderal Douglas MacArthur, Panglima Komando Kawasan Asia Barat Daya (South West Pacific Area Command/SWPAC).
Setelah perang usai, tentara Australia bertanggung jawab terhadap Kalimantan dan Indonesia bagian Timur, Amerika Serikat menguasai Filipina dan tentara Inggris dalam bentuk komando SEAC (South East Asia Command) bertanggung jawab atas India, Burma, Srilanka, Malaya, Sumatra, Jawa dan Indochina. SEAC dengan panglima Lord Mountbatten sebagai Komando Tertinggi Sekutu di Asia Tenggara bertugas melucuti bala tentara Jepang dan mengurus pengembalian tawanan perang dan tawanan warga sipil sekutu (Recovered Allied Prisoners of War and Internees/RAPWI).
Mendaratnya Belanda diwakili NICA
Berdasarkan Civil Affairs Agreement, pada 23 Agustus 1945 Inggris bersama tentara Belanda mendarat di Sabang, Aceh. 15 September 1945, tentara Inggris selaku wakil Sekutu tiba di Jakarta, dengan didampingi Dr. Charles van der Plas, wakil Belanda pada Sekutu.
Kehadiran tentara Sekutu ini, diboncengi NICA (Netherland Indies Civil Administration - pemerintahan sipil Hindia Belanda) yang dipimpin oleh Dr. Hubertus J van Mook, ia dipersiapkan untuk membuka perundingan atas dasar pidato siaran radio Ratu Wilhelmina tahun 1942 (statkundige concepti atau konsepsi kenegaraan), tetapi ia mengumumkan bahwa ia tidak akan berbicara dengan Soekarno yang dianggapnya telah bekerja sama dengan Jepang.
Pidato Ratu Wilhemina itu menegaskan bahwa di kemudian hari akan dibentuk sebuah persemakmuran yang di antara anggotanya adalah Kerajaan Belanda dan Hindia Belanda, di bawah pimpinan Ratu Belanda.
Mesjid Sultan Abdurrahman ketika Ber - Menara
Pertempuran melawan Sekutu dan NICA
Terdapat berbagai pertempuran yang terjadi pada saat masuknya Sekutu dan NICA ke Indonesia, yang saat itu baru menyatakan kemerdekaannya. Pertempuran yang terjadi di antaranya adalah:
Pertempuran Bojong Kokosan, di Bojong Kokosan, Sukabumi pada 9 Desember 1945, dipimpin Letkol (TKR) Eddie Sukardi.
Pertempuran Lima Hari, di Semarang pada 15–19 Oktober 1945 (melawan Jepang).
Peristiwa 10 November, di daerah Surabaya pada 10 November 1945, dipimpin Kolonel (TKR) Sungkono.
Pertempuran Medan Area, di daerah Medan dan sekitarnya pada 10 Desember 1945 hingga 10 Agustus 1946, dipimpin oleh Kolonel (TKR) Achmad Tahir.
Palagan Ambarawa, di daerah Ambarawa, Semarang pada 12–15 Desember 1945, dipimpin Kolonel (TKR) Sudirman.
Pertempuran Lengkong, di daerah Lengkong, Serpong pada 25 Januari 1946, dipimpin oleh Mayor (TKR) Daan Mogot.
Bandung Lautan Api, di daerah Bandung pada 23 Maret 1946, atas perintah Kolonel (TRI) A.H. Nasution.
Pertempuran Selat Bali, di Selat Bali pada April, dipimpin oleh Kapten Laut (TRI) Markadi.
Pertempuran Margarana, di Margarana, Tabanan, Bali pada 20 November 1946, dipimpin oleh Letkol (TRI) I Gusti Ngurah Rai.
Pembantaian Westerling, di Sulawesi Selatan pada 11 Desember 1946 hingga 10 Februari 1947, akibat dari perburuan terhadap Wolter Monginsidi.
Pertempuran Lima Hari Lima Malam, di Palembang pada 1–5 Januari 1947, dipimpin oleh Kolonel (TRI) Bambang Utojo.
Pertempuran Laut Cirebon, di Cirebon pada 7 Januari 1947, dipimpin oleh Kapten Laut (TRI) Samadikun.
Pertempuran Laut Sibolga, di Sibolga pada 12 Mei 1947, dipimpin oleh Letnan II Laut (TRI) Oswald Siahaan.
Agresi Militer I pada 21 Juli hingga 5 Agustus 1947.
Pembantaian Rawagede di Rawagede, Karawang pada 9 Desember 1947, akibat dari perburuan terhadap Kapten (TNI) Lukas Kustarjo.
Agresi Militer II pada 19–20 Desember 1948.
Serangan Umum 1 Maret 1949, di Yogyakarta pada 1 Maret 1949, dipimpin oleh Letkol (TNI) Suharto.
Serangan Umum Surakarta, di Surakarta pada 7–10 Agustus 1949, dipimpin oleh Letkol (TNI) Slamet Rijadi.
Perubahan sistem pemerintahan
Pernyataan van Mook untuk tidak berunding dengan Soekarno adalah salah satu faktor yang memicu perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer. Gelagat ini sudah terbaca oleh pihak Republik Indonesia, karena itu sehari sebelum kedatangan Sekutu, tanggal 14 November 1945, Soekarno sebagai kepala pemerintahan republik diganti oleh Sutan Sjahrir yang seorang sosialis dianggap sebagai figur yang tepat untuk dijadikan ujung tombak diplomatik, bertepatan dengan naik daunnya partai sosialis di Belanda.
Terjadinya perubahan besar dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia (dari sistem Presidensiil menjadi sistem Parlementer) memungkinkan perundingan antara pihak RI dan Belanda. Dalam pandangan Inggris dan Belanda, Sutan Sjahrir dinilai sebagai seorang moderat, seorang intelek, dan seorang yang telah berperang selama pemerintahan Jepang.
Ketika Syahrir mengumumkan kabinetnya, 15 November 1945, Letnan Gubernur Jendral van Mook mengirim kawat kepada Menteri Urusan Tanah Jajahan (Minister of Overseas Territories, Overzeese Gebiedsdelen), J.H.A. Logemann, yang berkantor di Den Haag: "Mereka sendiri [Sjahrir dan Kabinetnya] dan bukan Soekarno yang bertanggung jawab atas jalannya keadaan".
Logemann sendiri berbicara pada siaran radio BBC tanggal 28 November 1945, "Mereka bukan kolaborator seperti Soekarno, presiden mereka, kita tidak akan pernah dapat berurusan dengan Dr Soekarno, kita akan berunding dengan Sjahrir". Tanggal 6 Maret 1946 kepada van Mook, Logemann bahkan menulis bahwa Soekarno adalah persona non grata.
Pihak Republik Indonesia memiliki alasan politis untuk mengubah sistem pemerintahan dari Presidensiil menjadi Parlementer, karena seminggu sebelum perubahan pemerintahan itu, Den Haag mengumumkan dasar rencananya. Ir Soekarno menolak hal ini, sebaliknya Sjahrir mengumumkan pada tanggal 4 Desember 1945 bahwa pemerintahnya menerima tawaran ini dengan syarat pengakuan Belanda atas Republik Indonesia.
1946
Ibu kota pindah ke Yogyakarta
Menjelang berakhirnya tahun 1945 situasi keamanan ibu kota Jakarta (saat itu masih disebut Batavia) makin memburuk dengan terjadinya saling serang antara kelompok pro-kemerdekaan dan kelompok pro-Belanda. Ketua Komisi Nasional Jakarta, Mr. Mohammad Roem mendapat serangan fisik. Demikian pula, Perdana Menteri Syahrir dan Menteri Penerangan Mr. Amir Sjarifuddin juga nyaris dibunuh simpatisan Belanda (NICA)[5].
Karena itu pada tanggal 1 Januari 1946 Presiden Soekarno memberikan perintah rahasia kepada Balai Yasa Manggarai untuk segera menyiapkan rangkaian kereta api demi menyelamatkan para petinggi negara. Pada tanggal 3 Januari 1946 diputuskan bahwa:
Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta beserta beberapa menteri/staf dan keluarganya meninggalkan Jakarta dan pindah ke Yogyakarta sekaligus pula memindahkan ibu kota; meninggalkan Perdana Menteri Sutan Syahrir dan kelompok yang bernegosiasi dengan Belanda di Jakarta[6]. Perpindahan dilakukan menggunakan kereta api berjadwal khusus, sehingga disebut sebagai KLB (Kereta Luar Biasa).
Perjalanan KLB ini menggunakan lokomotif uap nomor C2849 bertipe C28 buatan pabrik Henschel, Jerman, dengan rangkaian kereta inspeksi yang biasa digunakan untuk Gubernur Jenderal Hindia Belanda, yang disediakan oleh Djawatan Kereta Api (DKA)[5][7]. Rangakaian terdiri dari delapan kereta, mencakup satu kereta bagasi, dua kereta penumpang kelas 1 dan 2, satu kereta makan, satu kereta tidur kelas 1, satu kereta tidur kelas 2, satu kereta inspeksi untuk presiden, dan satu kereta inspeksi untuk wakil presiden[5]. Masinis adalah Kusen, juruapi (stoker) Murtado dan Suad, serta pelayan KA Sapei[5].
Perjalanan diawali sore hari, dengan KLB rangsir dari Stasiun Manggarai menuju Halte Pegangsaan (sekarang sudah dibongkar) dan kereta api berhenti tepat di belakang kediaman resmi presiden di Jalan Pegangsaan Timur 56[5].
Setelah lima belas menit embarkasi, KLB berangkat ke Stasiun Manggarai dan memasuki jalur 6. Kereta api melanjutkan perjalanan ke Jatinegara dengan kecepatan 25 km per jam. KLB berhenti di Stasiun Jatinegara menunggu signal aman dari Stasiun Klender. Menjelang pukul 19 KLB melanjutkan perjalanan dengan lampu dimatikan dan kecepatan lambat agar tidak menarik perhatian pencegat kereta api yang marak di wilayah itu[5]. Barikade gerbong kosong juga diletakkan untuk menutupi jalur rel dari jalan raya yang sejajar di sebelahnya.
Selepas Setasiun Klender, lampu KLB dinyalakan kembali dan kereta api melaju dengan kecepatan maksimum 90 km per jam. Pada pukul 20 KLB berhenti di Stasiun Cikampek. Pada pukul 01 tanggal 4 Januari 1946 KLB berhenti di Stasiun Purwokerto, dan kemudian melanjutkan perjalanan hingga tiba pada pukul 07 di Stasiun Yogyakarta.[5]
Mesjid Sultan Abdurrahman - Sketsa Pensil
Diplomasi Syahrir
Tanggal 10 Februari 1946, pemerintah Belanda membuat pernyataan memperinci tentang politiknya dan menawarkan mendiskusikannya dengan wakil-wakil Republik yang diberi kuasa. Tujuannya hendak mendirikan persemakmuran Indonesia, yang terdiri dari daerah-daerah dengan bermacam-macam tingkat pemerintahan sendiri, dan untuk menciptakan warga negara Indonesia bagi semua orang yang dilahirkan di sana.
Masalah dalam negeri akan dihadapi dengan suatu parlemen yang dipilih secara demokratis dan orang-orang Indonesia akan merupakan mayoritas. Kementerian akan disesuaikan dengan parlemen tetapi akan dikepalai oleh wakil kerajaan. Daerah-daerah yang bermacam-macam di Indonesia yang dihubungkan bersama-sama dalam suatu susunan federasi dan persemakmuran akan menjadi rekan (partner) dalam Kerajaan Belanda, serta akan mendukung permohonan keanggotaan Indonesia dalam organisasi PBB.
Pada bulan April dan Mei 1946, Sjahrir mengepalai delegasi kecil Indonesia yang pergi berunding dengan pemerintah Belanda di Hoge Veluwe. Lagi, ia menjelaskan bahwa titik tolak perundingan haruslah berupa pengakuan atas Republik sebagai negara berdaulat.
Atas dasar itu Indonesia baru mau berhubungan erat dengan Kerajaan Belanda dan akan bekerja sama dalam segala bidang. Karena itu Pemerintah Belanda menawarkan suatu kompromi yaitu: "mau mengakui Republik sebagai salah satu unit negara federasi yang akan dibentuk sesuai dengan Deklarasi 10 Februari".
Sebagai tambahan ditawarkan untuk mengakui pemerintahan de facto Republik atas bagian Jawa dan Madura yang belum berada di bawah perlindungan pasukan Sekutu. Karena Sjahrir tidak dapat menerima syarat-syarat ini, konferensi itu bubar dan ia bersama teman-temannya kembali pulang.
Tanggal 17 Juni 1946, Sjahrir mengirimkan surat rahasia kepada van Mook, menganjurkan bahwa mungkin perundingan yang sungguh-sungguh dapat dimulai kembali. Dalam surat Sjahrir yang khusus ini, ada penerimaan yang samar-samar tentang gagasan van Mook mengenai masa peralihan sebelum kemerdekaan penuh diberikan kepada Indonesia;
ada pula nada yang lebih samar-samar lagi tentang kemungkinan Indonenesia menyetujui federasi Indonesia - bekas Hindia Belanda dibagi menjadi berbagai negara merdeka dengan kemungkinan hanya Republik sebagai bagian paling penting. Sebagai kemungkinan dasar untuk kompromi, hal ini dibahas beberapa kali sebelumnya, dan semua tokoh politik utama Republik mengetahui hal ini.
Tanggal 17 Juni 1946, sesudah Sjahrir mengirimkan surat rahasianya kepada van Mook, surat itu dibocorkan kepada pers oleh surat kabar di Negeri Belanda. Pada tanggal 24 Juni 1946, van Mook mengirim kawat ke Den Haag: "menurut sumber-sumber yang dapat dipercaya, usul balasan (yakni surat Sjahrir) tidak disetujui oleh Soekarno dan ketika dia bertemu dengannya, dia marah.
Tidak jelas, apa arah yang akan diambil oleh amarah itu". Pada waktu yang sama, surat kabar Indonesia menuntut dijelaskan desas-desus tentang Sjahrir bersedia menerima pengakuan de facto Republik Indonesia terbatas pada Jawa dan Sumatra.
Penculikan terhadap PM Syahrir
Penculikan Perdana Menteri Sjahrir
Tanggal 27 Juni 1946, dalam Pidato Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, Wakil Presiden Hatta menjelaskan isi usulan balasan di depan rakyat banyak di alun-alun utama Yogyakarta, dihadiri oleh Soekarno dan sebagian besar pucuk pimpinan politik.
Dalam pidatonya, Hatta menyatakan dukungannya kepada Syahrir, akan tetapi menurut sebuah analisis, publisitas luas yang diberikan Hatta terhadap surat itu, menyebabkan kudeta dan penculikan terhadap Syahrir.
Pada malam itu terjadi peristiwa penculikan terhadap Perdana Menteri Syahrir, yang sudah terlanjur dicap sebagai "pengkhianat yang menjual tanah airnya". Syahrir diculik di Surakarta, ketika ia berhenti dalam perjalanan politik menelusuri Jawa. Kemudian ia dibawa ke Paras, desa dekat Boyolali, di rumah peristirahatan Pracimoharjo, peninggalan Sunan Pakubuwono X, dan ditahan di sana dengan pengawasan komandan batalyon setempat.
Pada malam tanggal 28 Juni 1946, Ir Soekarno berpidato di radio Yogyakarta. Ia mengumumkan, "Berhubung dengan keadaan di dalam negeri yang membahayakan keamanan negara dan perjuangan kemerdekaan kita, saya, Presiden Republik Indonesia, dengan persetujuan Kabinet dan sidangnya pada tanggal 28 Juni 1946,
untuk sementara mengambil alih semua kekuasaan pemerintah". Selama sebulan lebih, Soekarno mempertahankan kekuasaan yang luas yang dipegangnya. Tanggal 3 Juli 1946, Sjahrir dibebaskan dari penculikan; namun baru tanggal 14 Agustus 1946, Sjahrir diminta kembali untuk membentuk kabinet.
Kembali menjadi PM
Tanggal 2 Oktober 1946, Sjahrir kembali menjadi Perdana Menteri, Sjahrir kemudian berkomentar, "Kedudukan saya di kabinet ketiga diperlemah dibandingkan dengan kabinet kedua dan pertama. Dalam kabinet ketiga saya harus berkompromi dengan Partai Nasional Indonesia dan Masyumi... Saya harus memasukkan orang seperti Gani dan Maramis lewat Soekarno; saya harus menanyakan pendapatnya dengan siapa saya membentuk kabinet."
Konferensi Malino – Terbentuknya "negara" baru
Konferensi Malino
Bulan Juni 1946 suatu krisis terjadi dalam pemerintahan Republik Indonesia, keadaan ini dimanfaatkan oleh pihak Belanda yang telah mengusai sebelah Timur Nusantara. Dalam bulan Juni diadakan konferensi wakil-wakil daerah di Malino, Sulawesi, di bawah Dr. Van Mook dan minta organisasi-organisasi di seluruh Indonesia masuk federasi dengan 4 bagian; Jawa, Sumatra, Kalimantan dan Timur Raya.
1946–1947
Peristiwa Westerling
Pembantaian Westerling
Pembantaian Westerling adalah sebutan untuk peristiwa pembunuhan ribuan rakyat sipil di Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh pasukan Belanda Depot Speciale Troepen pimpinan Westerling. Peristiwa ini terjadi pada Desember 1946-Februari 1947 selama operasi militer Counter Insurgency (penumpasan pemberontakan).
Dokumen
Perjanjian Linggarjati
Perundingan Linggarjati
Bulan Agustus pemerintah Belanda melakukan usaha lain untuk memecah halangan dengan menunjuk tiga orang Komisi Jendral datang ke Jawa dan membantu Van Mook dalam perundingan baru dengan wakil-wakil republik itu.
Konferensi antara dua belah pihak diadakan pada bulan Oktober dan November di bawah pimpinan yang netral seorang komisi khusus Inggris, Lord Killearn. Bertempat di bukit Linggarjati dekat Cirebon. Setelah mengalami tekanan berat -terutama Inggris- dari luar negeri, dicapailah suatu persetujuan tanggal 15 November 1946 yang pokok pokoknya sebagai berikut:
Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatra, Jawa dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah de facto paling lambat 1 Januari 1949.
Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk Negara Indonesia Serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat yang salah satu bagiannya adalah Republik Indonesia.
Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia - Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya.
Untuk ini Kalimantan dan Timur Raya akan menjadi komponen nya. Sebuah Majelis Konstituante didirikan, yang terdiri dari wakil-wakil yang dipilih secara demokratis dan bagian-bagian komponen lain. Indonesia Serikat pada gilirannya menjadi bagian Uni Indonesia-Belanda bersama dengan Belanda, Suriname dan Curasao.
Hal ini akan memajukan kepentingan bersama dalam hubungan luar negeri, pertahanan, keuangan dan masalah ekonomi serta kebudayaan. Indonesia Serikat akan mengajukan diri sebagai anggota PBB. Akhirnya setiap perselisihan yang timbul dari persetujuan ini akan diselesaikan lewat arbitrase.
Kedua delegasi pulang ke Jakarta, dan Soekarno-Hatta kembali ke pedalaman dua hari kemudian, pada tanggal 15 November 1946, di rumah Sjahrir di Jakarta, berlangsung pemarafan secara resmi Perundingan Linggarjati. Sebenarnya Soekarno yang tampil sebagai kekuasaan yang memungkinkan tercapainya persetujuan, namun, Sjahrir yang diidentifikasikan dengan rancangan, dan yang bertanggung jawab bila ada yang tidak beres.
Peristiwa yang terjadi terkait dengan hasil Perundingan Linggarjati
Parade Tentara Republik Indonesia (TRI) di Purwakarta, Jawa Barat, pada tanggal 17 Januari 1947.
Pada bulan Februari dan Maret 1947 di Malang, S M Kartosuwiryo ditunjuk sebagai salah seorang dari lima anggota Masyumi dalam komite Eksekutif, yang terdiri dari 47 anggota untuk mengikuti sidang KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat), dalam sidang tersebut membahas apakah Persetujuan Linggarjati yang telah diparaf oleh Pemerintah Republik dan Belanda pada bulan November 1946 akan disetujui atau tidak Kepergian S M Kartosoewirjo ini dikawal oleh para pejuang Hizbullah dari Jawa Barat,
karena dalam rapat tersebut kemungkinan ada dua kubu yang bertarung pendapat sangat sengit, yakni antara sayap sosialis (diwakili melalui partai Pesindo), dengan pihak Nasionalis-Islam (diwakili lewat partai Masyumi dan PNI). Pihak sosialis ingin agar KNIP menyetujui naskah Linggarjati tersebut, sedang pihak Masyumi dan PNI cenderung ingin menolaknya Ketika anggota KNIP yang anti Linggarjati benar-benar diancam gerilyawan Pesindo, Sutomo (Bung Tomo) meminta kepada S M Kartosoewirjo untuk mencegah pasukannya agar tidak menembaki satuan-satuan Pesindo.
Dr. H. J. van Mook, kepala Netherland Indies Civil Administration (NICA) yang kemudian diangkat sebagai Gubernur Jendral Hindia Belanda, dengan gigih memecah RI yang tinggal tiga pulau ini. Bahkan sebelum naskah itu ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947, ia telah memaksa terwujudnya Negara Indonesia Timur, dengan Tjokorda Gde Raka Soekawati sebagai presiden, lewat Konferensi Denpasar tanggal 18 - 24 Desember 1946.
Pada bulan tanggal 25 Maret 1947 hasil perjanjian Linggarjati ditandatangani di Batavia. Partai Masyumi menentang hasil perjanjian tersebut, banyak unsur perjuang Republik Indonesia yang tak dapat menerima pemerintah Belanda merupakan kekuasaan berdaulat di seluruh Indonesia. Dengan seringnya pecah kekacauan, maka pada praktiknya perjanjian tersebut sangat sulit sekali untuk dilaksanakan.
Proklamasi Negara Pasundan
Usaha Belanda tidak berakhir sampai di NIT. Dua bulan setelah itu, Belanda berhasil membujuk Ketua Partai Rakyat Pasundan, Soeria Kartalegawa, memproklamasikan Negara Pasundan pada tanggal 4 Mei 1947. Secara militer negara baru ini sangat lemah, ia benar benar sangat tergantung pada Belanda, tebukti ia baru eksis ketika Belanda melakukan Agresi dan kekuatan RI hengkang dari Jawa Barat.
Di awal bulan Mei 1947 pihak Belanda yang memprakarsai berdirinya Negara Pasundan itu memang sudah merencanakan bahwa mereka harus menyerang Republik secara langsung. Kalangan militer Belanda merasa yakin bahwa kota-kota yang dikuasai pihak Republik dapat ditaklukkan dalam waktu dua minggu dan untuk menguasai seluruh wilayah Republik dalam waktu enam bulan.
Namun mereka pun menyadari begitu besarnya biaya yang ditanggung untuk pemeliharaan suatu pasukan bersenjata sekitar 100.000 serdadu di Jawa, yang sebagian besar dari pasukan itu tidak aktif, merupakan pemborosan keuangan yang serius yang tidak mungkin dipikul oleh perekonomian negeri Belanda yang hancur diakibatkan perang. Oleh karena itu untuk mempertahankan pasukan ini maka pihak Belanda memerlukan komoditas dari Jawa (khususnya gula) dan Sumatra (khususnya minyak dan karet).
Sultan Muhammad - Acara Mandi - Mandi
Agresi Militer I
Artikel utama: Agresi Militer I
Pada tanggal 27 Mei 1947, Belanda mengirimkan Nota Ultimatum, yang harus dijawab dalam 14 hari, yang berisi:
Membentuk pemerintahan ad interim bersama;
Mengeluarkan uang bersama dan mendirikan lembaga devisa bersama;
Republik Indonesia harus mengirimkan beras untuk rakyat di daerahdaerah yang diduduki Belanda;
Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban bersama, termasuk daerah daerah Republik yang memerlukan bantuan Belanda (gendarmerie bersama); dan
Menyelenggarakan penilikan bersama atas impor dan ekspor
Perdana Menteri Sjahrir menyatakan kesediaan untuk mengakui kedaulatan Belanda selama masa peralihan, tetapi menolak gendarmerie bersama. Jawaban ini mendapatkan reaksi keras dari kalangan parpol-parpol di Republik.
Ketika jawaban yang memuaskan tidak kunjung tiba, Belanda terus "mengembalikan ketertiban" dengan "tindakan kepolisian". Pada tanggal 20 Juli 1947 tengah malam (tepatnya 21 Juli 1947) mulailah pihak Belanda melancarkan 'aksi polisionil' mereka yang pertama.
Aksi Belanda ini sudah sangat diperhitungkan sekali dimana mereka telah menempatkan pasukan-pasukannya di tempat yang strategis. Pasukan yang bergerak dari Jakarta dan Bandung untuk menduduki Jawa Barat (tidak termasuk Banten), dan dari Surabaya untuk menduduki Madura dan Ujung Timur. Gerakan-gerakan pasukan yang lebih kecil mengamankan wilayah Semarang.
Dengan demikian, Belanda menguasai semua pelabuhan perairan-dalam di Jawa Di Sumatra, perkebunan-perkebunan di sekitar Medan, instalasi- instalasi minyak dan batubara di sekitar Palembang, dan daerah Padang diamankan. Melihat aksi Belanda yang tidak mematuhi perjanjian Linggarjati membuat Sjahrir bingung dan putus asa, maka pada bulan Juli 1947 dengan terpaksa mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perdana Menteri, karena sebelumnya dia sangat menyetujui tuntutan Belanda dalam menyelesaikan konflik antara pemerintah RI dengan Belanda.
Menghadapi aksi Belanda ini, bagi pasukan Republik hanya bisa bergerak mundur dalam kebingungan dan hanya menghancurkan apa yang dapat mereka hancurkan. Dan bagi Belanda, setelah melihat keberhasilan dalam aksi ini menimbulkan keinginan untuk melanjutkan aksinya kembali.
Beberapa orang Belanda, termasuk van Mook, berkeinginan merebut Yogyakarta dan membentuk suatu pemerintahan Republik yang lebih lunak, tetapi pihak Amerika dan Inggris yang menjadi sekutunya tidak menyukai 'aksi polisional' tersebut serta menggiring Belanda untuk segera menghentikan penaklukan sepenuhnya terhadap Republik.
Pejabat Belanda di Pontianak
Naiknya Amir Syarifudin sebagai Perdana Menteri
Setelah terjadinya Agresi Militer Belanda I pada bulan Juli, pengganti Sjahrir adalah Amir Syarifudin yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Dalam kapasitasnya sebagai Perdana Menteri, dia menggaet anggota PSII yang dulu untuk duduk dalam Kabinetnya.
Termasuk menawarkan kepada S.M. Kartosoewirjo untuk turut serta duduk dalam kabinetnya menjadi Wakil Menteri Pertahanan kedua. Seperti yang dijelaskan dalam sepucuk suratnya kepada Soekarno dan Amir Syarifudin, dia menolak kursi menteri karena "ia belum terlibat dalam PSII dan masih merasa terikat kepada Masyumi".
S.M. Kartosoewirjo menolak tawaran itu bukan semata-mata karena loyalitasnya kepada Masyumi. Penolakan itu juga ditimbulkan oleh keinginannya untuk menarik diri dari gelanggang politik pusat. Akibat menyaksikan kondisi politik yang tidak menguntungkan bagi Indonesia disebabkan berbagai perjanjian yang diadakan pemerintah RI dengan Belanda.
Di samping itu Kartosoewirjo tidak menyukai arah politik Amir Syarifudin yang kekiri-kirian. Kalau dilihat dari sepak terjang Amir Syarifudin selama manggung di percaturan politik nasional dengan menjadi Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan sangat jelas terlihat bahwa Amir Syarifudin ingin membawa politik Indonesia ke arah Komunis.
1948
Perjanjian Renville
Artikel utama: Perjanjian Renville
Sementara peperangan sedang berlangsung, Dewan Keamanan PBB, atas desakan Australia dan India, mengeluarkan perintah peletakan senjata tanggal 1 Agustus 1947, dan segera setelah itu mendirikan suatu Komisi Jasa-Jasa Baik, yang terdiri dari wakil-wakil Australia, Belgia dan Amerika Serikat, untuk menengahi perselisihan itu .
Tanggal 17 Januari 1948 berlangsung konferensi di atas kapal perang Amerika Serikat, Renville, ternyata menghasilkan persetujuan lain, yang bisa diterima oleh yang kedua belah pihak yang berselisih. Akan terjadi perdamaian yang mempersiapkan berdirinya zone demiliterisasi Indonesia Serikat akan didirikan, tetapi atas garis yang berbeda dari persetujuan Linggarjati, karena plebisit akan diadakan untuk menentukan apakah berbagai kelompok di pulau-pulau besar ingin bergabung dengan Republik atau beberapa bagian dari federasi yang direncanakan Kedaulatan Belanda akan tetap atas Indonesia sampai diserahkan pada Indonesia Serikat.
Pada tanggal 19 Januari ditandatangani persetujuan Renville Wilayah Republik selama masa peralihan sampai penyelesaian akhir dicapai, bahkan lebih terbatas lagi ketimbang persetujuan Linggarjati: hanya meliputi sebagian kecil Jawa Tengah (Jogja dan delapan Keresidenan) dan ujung barat pulau Jawa -Banten tetap daerah Republik Plebisit akan diselenggarakan untuk menentukan masa depan wilayah yang baru diperoleh Belanda lewat aksi militer. Perdana menteri Belanda menjelaskan mengapa persetujuan itu ditandatangani agar Belanda tidak "menimbulkan rasa benci Amerika".
Sedikit banyak, ini merupakan ulangan dari apa yang terjadi selama dan sesudah perundingan Linggarjati. Seperti melalui persetujuan Linggarjati, melalui perundingan Renville, Soekarno dan Hatta dijadikan lambang kemerdekaan Indonesia dan persatuan Yogyakarta hidup lebih lama, jantung Republik terus berdenyut.
Ini kembali merupakan inti keuntungan Seperti sesudah persetujuan Linggarjati, pribadi lain yang jauh dari pusat kembali diidentifikasi dengan persetujuan -dulu Perdana Menteri Sjahrir, kini Perdana Menteri Amir- yang dianggap langsung bertanggung jawab jika sesuatu salah atau dianggap salah.
Pidato Bung Hatat - Sultan Hamid.II
Hari Kemerdekaan ke : 4 - 1949 di Belanda
Runtuhnya Kabinet Amir dan naiknya Mohammad Hatta sebagai Perdana Menteri
Dari adanya Agresi Militer I dengan hasil diadakannya Perjanjian Renville menyebabkan jatuhnya Kabinet Amir. Seluruh anggota yang tergabung dalam kabinetnya yang terdiri dari anggota PNI dan Masyumi meletakkan jabatan ketika Perjanjian Renville ditandatangani, disusul kemudian Amir sendiri meletakkan jabatannya sebagai Perdana Menteri pada tanggal 23 Januari 1948.
Dengan pengunduran dirinya ini dia mungkin mengharapkan akan tampilnya kabinet baru yang beraliran komunis untuk menggantikan posisinya. Harapan itu menjadi buyar ketika Soekarno berpaling ke arah lain dengan menunjuk Hatta untuk memimpin suatu 'kabinet presidentil' darurat (1948-1949), dimana seluruh pertanggungjawabannya dilaporkan kepada Soekarno sebagai Presiden.
Dengan terpilihnya Hatta, dia menunjuk para anggota yang duduk dalam kabinetnya mengambil dari golongan tengah, terutama orang-orang PNI, Masyumi, dan tokoh-tokoh yang tidak berpartai. Amir dan kelompoknya dari sayap kiri kini menjadi pihak oposisi. Dengan mengambil sikap sebagai oposisi tersebut membuat para pengikut Sjahrir mempertegas perpecahan mereka dengan pengikut-pengikut Amir dengan membentuk partai tersendiri yaitu Partai Sosialis Indonesia (PSI), pada bulan Februari 1948, dan sekaligus memberikan dukungannya kepada pemerintah Hatta.
Memang runtuhnya Amir datang bahkan lebih cepat ketimbang Sjahrir, enam bulan lebih dulu Amir segera dituduh -kembali khususnya oleh Masyumi dan kemudian Partai Nasional Indonesia- terlalu banyak memenuhi keinginan pihak asing. Hanya empat hari sesudah Perjanjian Renville ditandatangani, pada tanggal 23 Januari 1948, Amir Syarifudin dan seluruh kabinetnya berhenti. Kabinet baru dibentuk dan susunannya diumumkan tanggal 29 Januari 1948. Hatta menjadi Perdana Menteri sekaligus tetap memangku jabatan sebagai Wakil Presiden.
Tampaknya kini lebih sedikit jalan keluar bagi Amir dibanding dengan Sjahrir sesudah Perundingan Linggarjati; dan lebih banyak penghinaan. Beberapa hari sesudah Amir berhenti, di awal Februari 1948, Hatta membawa Amir dan beberapa pejabat Republik lainnya mengelilingi Provinsi. Amir diharapkan menjelaskan Perjanjian Renville. Pada rapat raksasa di Bukittinggi, Sumatra Barat, di kota kelahiran Hatta -dan rupanya diatur sebagai tempat berhenti terpenting selama perjalanan- Hatta berbicara tentang kegigihan Republik, dan pidatonya disambut dengan hangat sekali.
Kemudian Amir naik mimbar, dan seperti diuraikan Hatta kemudian: "Dia tampak bingung, seolah-olah nyaris tidak mengetahui apa ayang harus dikatakannya. Dia merasa bahwa orang rakyat Bukittinggi tidak menyenanginya, khususnya dalam hubungan persetujuan dengan Belanda. Ketika dia meninggalkan mimbar, hampir tidak ada yang bertepuk tangan"
Menurut peserta lain: "Wajah Amir kelihatannya seperti orang yang sudah tidak berarti". Sjahrir juga diundang ke rapat Bukittinggi ini; dia datang dari Singapura dan berpidato. Menurut Leon Salim -kader lama Sjahrir- "Sjahrir juga kelihatan capai dan jarang tersenyum". Menurut kata-kata saksi lain, "Seolah-olah ada yang membeku dalam wajah Sjahrir" dan ketika gilirannya berbicara "Dia hanya mengangkat tangannya dengan memberi salam Merdeka dan mundur".
Hatta kemudian juga menulis dengan singkat tentang pidato Sjahrir: "Pidatonya pendek". Dipermalukan seperti ini, secara psikologis amat mungkin menjadi bara dendam yang menyulut Amir untuk memberontak di kemudian hari.
Perjanjian Renville tidak lebih baik daripada perundingan di Linggarjati. Kedua belah pihak menuduh masing-masing melanggar perdamaian, dan Indonesia menuduh Belanda mendirikan blokade dengan maksud memaksanya menyerah. Bulan Juli 1948, Komisi Jasa-jasa Baik, yang masih ada di tempat mengawasi pelaksanaan persetujuan itu, melaporkan bahwa Indonesia mengeluh akan gencatan senjata yang berulang-ulang.
1948–1949
Agresi Militer II
Artikel utama: Agresi Militer II
Agresi Militer II terjadi pada 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Mohammad Hatta, Sjahrir dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatra yang dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara.
Serangan Umum 1 Maret 1949 atas Yogyakarta
Artikel utama: Serangan Umum 1 Maret
Serangan yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 1949 terhadap kota Yogyakarta secara secara besar-besaran yang direncanakan dan dipersiapkan oleh jajaran tertinggi militer di wilayah Divisi III/GM III -dengan mengikutsertakan beberapa pucuk pimpinan pemerintah sipil setempat- berdasarkan instruksi dari Panglima Besar Sudirman, untuk membuktikan kepada dunia internasional bahwa TNI -berarti juga Republik Indonesia- masih ada dan cukup kuat, sehingga dengan demikian dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan yang sedang berlangsung di Dewan Keamanan PBB dengan tujuan utama untuk mematahkan moral pasukan Belanda serta membuktikan pada dunia internasional bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih mempunyai kekuatan untuk mengadakan perlawanan. Soeharto pada waktu itu sebagai komandan brigade X/Wehrkreis III turut serta sebagai pelaksana lapangan di wilayah Yogyakarta.
Perjanjian Roem Royen
Artikel utama: Perjanjian Roem Royen
Akibat dari Agresi Militer tersebut, pihak internasional melakukan tekanan kepada Belanda, terutama dari pihak Amerika Serikat yang mengancam akan menghentikan bantuannya kepada Belanda, akhirnya dengan terpaksa Belanda bersedia untuk kembali berunding dengan RI. Pada tanggal 7 Mei 1949, Republik Indonesia dan Belanda menyepakati Perjanjian Roem Royen.
Serangan Umum Surakarta
Artikel utama: Serangan Umum Surakarta
Serangan Umum Surakarta berlangsung pada tanggal 7-10 Agustus 1949 secara gerilya oleh para pejuang, pelajar, dan mahasiswa. Pelajar dan mahasiswa yang berjuang tersebut kemudian dikenal sebagai tentara pelajar. Mereka berhasil membumihanguskan dan menduduki markas-maskas Belanda di Solo dan sekitarnya. Serangan itu menyadarkan Belanda bila mereka tidak akan mungkin menang secara militer, mengingat Solo yang merupakan kota yang pertahanannya terkuat pada waktu itu berhasil dikuasai oleh TNI yang secara peralatan lebih tertinggal tetapi didukung oleh rakyat dan dipimpin oleh seorang pemimpin yang andal seperti Slamet Riyadi.
Sultan Hamid.II. di KMB Belanda
Konferensi Meja Bundar
Artikel utama: Konferensi Meja Bundar
Konferensi Meja Bundar adalah sebuah pertemuan antara pemerintah Republik Indonesia, BFO dan Belanda yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1949. Yang menghasilkan kesepakatan:
Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat.(RIS )
Irian Barat akan diselesaikan setahun setelah pengakuan kedaulatan.
Mohammad Hatta, mewakili Negara Republik Indonesia, dan Sultan Hamid.II, mewakili BFO, menandatangani perjanjian penyerahan kedaulatan di Istana Raja Amsterdam
Penyerahan kedaulatan oleh Belanda
Pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Belanda; 27 Desember 1949
Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada 27 Desember 1949, selang empat tahun setelah proklamasi kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945. Pengakuan ini dilakukan ketika soevereiniteitsoverdracht (penyerahan kedaulatan) ditandatangani di Istana Dam, Amsterdam.
Di Belanda selama ini juga ada kekhawatiran bahwa mengakui Indonesia merdeka pada tahun 1945 sama saja mengakui tindakan politionele acties (Aksi Polisionil) pada 1945-1949 adalah ilegal.
Referensi:
^ "The War for Independence: 1945 to 1950". Gimonca. Diakses tanggal 23 September 2015.
^ Kirby, Woodburn S (1969). War Against Japan, Volume 5: The Surrender of Japan. HMSO. hlm. 258.
^ a b http://www.1945-1950ubachsberg.nl/site/erevelden.htm
^ Friend, Bill personal comment 22 April 2004; Friend, Theodore (1988). Blue Eyed Enemy. Princeton University Press. hlm. 228 and 237. ISBN 978-0-691-05524-4.; Nyoman S. Pendit, Bali Berjuang (2nd edn Jakarta:Gunung Agung, 1979 [original edn 1954]); Reid (1973), page 58,n.25, page 119,n.7, page 120,n.17, page 148,n.25 and n.37; Pramoedya Anwar Toer, Koesalah Soebagyo Toer and Ediati Kamil Kronik Revolusi Indonesia [Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, vol. I (1945); vol. II (1946) 1999; vol. III (1947); vol. IV (1948) 2003]; Ann Stoler, Capitalism and Confrontation in Sumatra's Plantation Belt, 1870–1979 (New Haven:Yale University Press, 1985), p103.; all cited in Vickers (2005), page 100
^ a b c d e f g Pamflet PT KAI menyambut ulang tahun PT KAI 2015, dipampangkan di Stasiun Yogyakarta
^ War for Independence: 1945 to 1950
^ Bhayangkara Pewaris Gajah Mada, Kilas-balik sejarah POLRI
