Selasa, 14 Januari 2014

Barat Vs Arab


Analis: Barat Kobarkan Konflik Sektarian Demi Minyak


Irib indonesia
Analisis politik menilai Barat menghasut kekerasan sektarian dan agama di Yaman sebagai bagian dari skenario untuk mengeksploitasi sumber daya alam negara Arab itu.

"Friksi antara Salafi atau Wahabi dengan Syiah dan Sunni disulut oleh Barat..., selama mereka [Barat] dapat menjaga orang-orang Arab dan orang-orang Islam berkelahi satu sama lain.., " kata Scott Rickard , mantan ahli linguistik intelijen Amerika Senin (13/1).

"Jika Anda tahu tentang sejarah Yaman, [negara ini] telah sangat dikendalikan oleh Barat, melalui imperium British Petroleum dan korporasi minyak Amerika, " tegasnya.

"Masalah mendasar benar-benar terletak di dalam minyak dan eksploitasi sumber daya lainnya di Yaman, " ujar analis politik ini.

Rickard mencatat bahwa beberapa elemen regional termasuk Arab Saudi, Pakistan, Maroko dan Uni Emirat Arab adalah provokator lain yang telah mendukung kekuatan sebenarnya yaitu korporasi Barat yang telah ada selama lebih dari setengah abad di Yaman.

Pemangku kepentingan di Yaman mulai menyadari masalah ini dan mendorong dicapainya rekonsiliasi antarkubu yang bertikai.

Pemerintah Yaman baru-baru mengumumkan, setelah kesepakatan sebelumnya yang ditandatangani Selasa lalu oleh kelompok Houthi dan Salafi gagal, akhirnya kedua belah pihak mencapai kesepakatan baru terkait gencatan senjata.

Berdasarkan kesepakatan ini, kedua pihak harus mengijinkan tim pengawas untuk mengawasi pemberlakuan gencatan senjata mulai hari ini, Sabtu (11/1).

Dalam kesepakatan baru ini dikatakan, "Kami kelompok Houthi dan Salafi di provinsi Saada mengumumkan diberlakukannya gencatan senjata di Dammaj sejak Jumat malam dan kedua pihak akan mengijinkan tim pengawas untuk menjalankan tugasnya mulai hari Sabtu (11/1)."

Kesepakatan sebelumnya ditandatangani kelompok Houthi dan Salafi, Selasa lalu, namun hanya berlaku sehari. Kesepakatan baru wajib dipatuhi karena kedua pihak sepakat untuk mengijinkan masuknya tim pengawas pemerintah ke lokasi pertempuran. (IRIB Indonesia/PH)